Ist |
Hal sama dilontarkan Adwin di Wall Facebooknya bertajuk 'Tata Kelola Pemerintahan yang Salah'. Beberapa poin menjadi sorotannya, seperti pembangunan kolam Makale yang tidak berfungsi, pembangunan kantor Satap yang sudah menelan anggaran besar namun belum bisa dimanfaatkan, WC Burake yang viral di media dengan anggaran spektakuler namun tidak berfungsi, anggaran Covid-19 yang jumlahnya dinilai tidak wajar dibanding daerah lain.
Apalagi Tana Toraja tidak masuk dalam kategori zona merah. Semuanya ini terjadi, kata Adwin, karena ada kesalahan dalam menyusun skala prioritas serta inefisiensi sehingga puluhan miliar anggaran yang terserap tidak memberi manfaat kepada masyarakat Tana Toraja. Selama menjadi staf khusus bupati, Adwin menjelaskan, dirinya telah memberi kontribusi besar terhadap Pemda Tator, seperti memenangkan sejumlah kasus pemerintah.
"Tiga aset pemda yang berhasil saya pertahankan selama menjadi staf khusus yaitu SDN 4 di Kampung Baru, SDN Tina di Rantetayo, dan yang terakhir itu yang putusannya turun bulan November, aset Pemda di KUD Mengkendek," sebut Aswin. Secara pribadi, ia mengaku ikut merasakan dampak dari buruknya tata kelola pemerintahan yang amburadul. Gajinya sebagai staf khusus tidak terbayar sejak April 2020.
Bahkan uang pribadinya yang dipakai untuk operasional dalam mengikuti persidangan di Makassar, sebagian belum terbayar. Atas fakta tersebut, tidak ada cara lain, Adwin mengajak masyarakat untuk menyelamatkan Tana Toraja dengan keluar dari permasalahan yang dihadapi saat ini.
Harus ada perubahan yang positif sebagai solusi menjadikan Tana Toraja maju, sejahtera dan mandiri, dengan mengganti Bupati dan memilih yang lebih baik.