 |
| lst |
Infokitasulsel.com, Makassar - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi setelah menerima penghargaan sebagai Satker dengan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik II kategori pagu besar di atas 100 miliar tahun anggaran 2020 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan, BKKBN Sulsel mengukir capaian kinerja hingga 99,26%. Selasa 06 April 2021.
Selengkapnya Satker Kategori Pagu Besar (Pagu di atas Rp 100 miliar) meliputi peringkat I Korem 141/Toddopuli Kodam XIV Hasanuddin, II. Perwakilan BKKBN Sulsel, dan III Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan.
Peringkat I Satker dengan Pagu Sedang di atas Rp 10 miliar hingga Rp 100 miliar, adalah Ditpol Airud Sulawesi Selatan, II Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sulsel, dan III Polres Sinjai, Satker Pagu Kecil (pagu hingga Rp 10 miliar), peringkat I Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka, II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, dan III Pengadilan Negeri Maros.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Dra. Hj.Andi Ritamarianim M.Pd. menerima penghargaan tersebut dari Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan Syaiful S.E., Ak.m M.M. pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran di Sulawesi Selatan di Aula Lantai 6 Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Selasa (6/4/2021).
"Syaiful menyebutkan IKPA dilaksanakan guna mengukur sejauh mana capaian pelaksanaan anggaran oleh satker K/L yang ada di wilayah Sulawesi Selatan di Tahun Anggaran tahun 2020.
“Dalam pelaksanaan anggaran belanja yang dilakukan oleh Satker, dilakukan pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran secara komprehensif yang telah diformulasikan dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, kepatuhan atas regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan,” kata Syaiful dalam rapat koordinasi tersebut.
Pada tahun 2019, kata Syaiful, terdapat 12 indikator penilaian kinerja pelaksanaan anggaran meliputi: pengelolaan uang persediaan, ketepatan waktu penyampaian data kontrak, pengembalian/kesalahan SPM4, jumlah retur SP2D, deviasi halaman III DIPA antara rencana penarikan dengan realisasi penarikan dana, frekuensi revisi DIPA, ketepatan waktu penyelesaian tagihan, ketepatan waktu rekon LPJ bendahara, ketepatan waktu penyampaian perencanaan kas, persentase penyerapan angggaran, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus belanja.
“Pada tahun 2020 dilakukan penambahan satu indikator penilaian yaitu indikator capaian output. Dengan demikian, total indikator IKPA pada tahun 2020 menjadi tiga belas indikator, tujuan penambahan indikator capaian output dimaksudkan agar output yang bersifat strategis dapat kita pantau progressnya secara berkesinambungan,” papar Syaiful.
kemudian menambahkan, hal ini sesuai dengan pesan Bapak Presiden Joko Widodo untuk memastikan program pemerintah“delivered, bukan sekedar sent". Syaiful berharap kegiatan ini dapat menjadi ajang mengevaluasi dan pembelajaran bagi seluruh Satker atas pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan benar-benar siap mengimplementasikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd, menilai, penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi BKKBN Sulsel dapat bekerja lebih baik lagi di tahun 2021. BKKBN akan selalu berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat melalui pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan transparan.
“Dalam pelaksanaan program dan anggaran, selalu mengedepankan integritas sebagai wujud implementasi pelaksanaan zona Integritas dan wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK), terutama hal-hal yang yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan,” kata perempuan kelahiran Majene 17 Mei 1964 tersebut. Penghargaan ini, kata ibu dua anak ini, bukan akhir segalanya, melainkan menjadi motivasi bagi kita agar bekerja lebih baik lagi pada tahun 2021, khususnya dalam menyukseskan program pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana di Sulawesi Selatan.
Alumnus Fisipol Unhas (1988) tersebut mengemukakan, sejumlah inovasi telah dilakukan BKKBN Sulsel dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di antaranya Gerakan Zero “Stock Out” melalu pemanfaatan aplikasi Sirika untuk memonitoring ketersediaan alat obat kontrasepsi di gudang dan faskes,
Ini Rapat pengendalian ketersediaan alat kontrasepsi (alkon) di fasilitas kesehatan (faskes) melibatkan lintas komponen (sekretariat, KB dan ADPIN) rutin dilaksanakan setiap bulan dan bimbingan teknis pengelolaan alkon bagi pengelola gudang alkon dan faskes.
Selain itu, kata lulusan magister UNM 2002 ini, layanan kepegawaian telah berbasis “informatioan and technology” (IT( dengan menggunakan aplikasi Sipakatau (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terpadu) yang dengan layanan ini memberikan kemudahan bagi para ASN di lingkup BKKBN Sulsel yang tersebar pada 24 kabupaten/kota mengurus kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, dan pensiun.
“Terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah menggunakan sistem barcode untuk mempermudah identifikasi Aset BMN di Perwakilan BKKBN Sulsel,” kunci Andi Rita. (MDA).
.jpeg)
