Iklan

Iklan

,

Iklan

Indikator Politik Sebut Kepercayaan Masyarakat pada Polri Tertinggi Tahun 2021

Ricdwan Abbas
6 Des 2021, 09:06 WITA Last Updated 2021-12-06T01:43:23Z
_______KSP BALO'TA (DARI KITA UNTUK KITA)_____ ________________ADVERTISEMENT________________

Kepolisian Republik Indonesia
Infokitasulsel.com, Jakarta - Survei kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan merupakan persentasi tertinggi sejak 8 tahun terakhir.


"Angka ini tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam satu dekade terakhir," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melalui keterangan tertulis, Minggu 5 Desember 2021.


Untuk diketahui, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyampaikan, pada 2-6 November 2021 melakukan survei secara acak yang melibatkan 2.020 responden diatas 17 tahun.


Pada tahun 2020, kepercayaan publik terhadap Polri berada di angka 72% dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 di angka 80.2%. 


Ukuran sampel basis ini memiliki toleransi kesalahan sekitar ± 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Survei dirilis pada 5 Desember 2021.


Survei yang dilakukan LSIPI dari tahun 2014 hingga 2021 memperlihatkan hasil yang baik karena terus mengalami peningkatan. Namun, hal itu bisa saja berubah di tahun berikut tergantung kualitas pelayanan. Berikut data lengkapnya:


2014 sebesar 57,6%

2015 sebesar 68,6%

2016 sebesar 73,2%

2017 sebesar 76,5%

2018 sebesar 79,8%

2019 sebesar 80%

2020 sebesar 72%

2021 sebesar 80,2%


Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil membuat citra baik institusi Polri di mata publik. Selain itu, sejumlah gebrakan yang dicanangkan Sigit selama menjabat sebagai Kapolri sejak turut andil dalam membangun kepercayaan publik.


"Jadi Kapolri Sigit berhasil menaikkan trust publik terhadap polisi. Saya kira kita punya penjelasan kualitatif ya, tapi kami mencatat beberapa gebrakan Kapolri baru termasuk mengakomodasi 57 atau 58 pegawai KPK yang tidak lulus TWK," kata Burhanudin Muhtadi.

Iklan