Iklan

Iklan

,

Iklan

Ini Rekomendasi DPRD Tator Terkait Hibah Tanah Pembangunan Lapas Kelas II B Makale

Infokitasulsel - Baca Berita Setiap Hari
22 Feb 2022, 10:22 WITA Last Updated 2022-03-19T09:05:02Z
A D V E R T I S E M E N T

Rapat Paripurna DPRD Tana Toraja (Ist)
Infokitasulsel.com, Tana Toraja - Terkait hibah tanah kepada kementrian hukum dan HAM RI kanwil Sulsel untuk rumah tahanan negara kelas IIB Makale di Rante Karua kecamatan Mengkendek kabupaten Tana Toraja (Tator) oleh DPRD merekomendasikan untuk dilakukan peninjauan sebelum disetujui.


Dalam Rapat paripurna DPRD Tator dalam rangka persetujuan DPRD tentang permohonan hibah tanah kepada kementrian hukum dan HAM RI kanwil Sulsel untuk rumah tahanan negara kelas IIB Makale di ruang Paripurna DPRD Tator lalu yang dipimpin langsung wakil ketua DPRD Tator, Evivana Rombedatu, sejumlah anggota DPRD mengusulkan agar ditinjau terlebih dahulu sebelum disetujui.


Salah satu anggota DPRD, Kendek Rante dalam kesempatan itu mengaatakan bahwa untuk menghindar hal-hal yang tidak diingankan, maka seharusnya sebelum memberikan persetujuan terhadap lahan tersebut maka seharusnya terlebih dahulu meninjau lokasi bersama semua pihak yang terkait, jangan sampai kesalahan yang lalu terulang lagi.


Untuk itu ketua DPRD Tator, Wellem Sambolangi'  dalam kesempatan itu memberikan dua rekomendasi yang pertama bahwa sebelum DPRD menyatakan persetujuan terhadap hibah tanah kepada kementrian hukum dan HAM RI Kanwil Sulsel untuk rumah tahanan negara kelas IIB Makale, maka DPRD perlu melakukan peninjauhan  ke lokasi atau lahan yang akan dihibahkan dengan menghadirkan BPN Tator, DPAKD, Ka Rutan Kelas IIB Makale, camat mengkendek lurah rante karua dan perwakilan dari pemilik lahan.


Dan rekomendasi kedua bahwa peninjauan akan dilaksanakan secepat mungkin mengingat waktu sudah sangat mempet. 


Dalam rapat tersebut turut hadiri bupati Tator, Theofilus Allorerung, wakil bupati, Zadrak Tombeg, sekretaris Daerah, Semuel Tande Bura, Kepala Rutan kelas IIB Makale, Luther Toding Patandung dan sejumlah kepala OPD.

Iklan

               
         
close