 |
| Ist |
Langkah ini merupakan agenda lanjutan dari serangkaian penolakan warga terkait eksploitasi sumber daya alam yang dinilai akan merampas ruang penghidupan mereka.
Dalam dokumen yang diserahkan, warga merumuskan 13 poin utama alasan penolakan. Aspirasi ini diperkuat dengan lampiran kurang lebih 2.000 tanda tangan warga Bittuang. Selain itu, aliansi juga melampirkan bukti visual berupa foto-foto area persawahan, permukiman, serta situs budaya penting seperti Tongkonan dan Patane yang terancam hilang atau tergusur akibat proyek tersebut.
Koordinator Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal, Daniel Somba' menegaskan bahwa ribuan tanda tangan tersebut adalah bukti nyata bahwa proyek geothermal bukanlah bentuk pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat Bittuang. Proyek ini dinilai hanya mengakomodasi kepentingan pemodal dan pengusaha semata.
"Bagi warga, Bittuang adalah ruang hidup, ruang di mana adat dan budaya masyarakat diproduksi. Di dalamnya terdapat sejarah yang tidak bisa dinilai dengan angka. Bittuang bukanlah ruang kosong yang bisa dieksploitasi demi kepentingan perusahaan dan korporasi rakus," tegas Somba' Koordinator Aliansi dalam keterangan resminya.
Penyerahan surat kepada Pemda Tana Toraja dan Pemprov Sulsel ini sekaligus menjadi peringatan keras dari warga. Mereka berkomitmen untuk menjaga sumber mata air dan menolak keras segala bentuk penggusuran terhadap Tongkonan warisan leluhur.
"Surat penolakan ini adalah pengingat bahwa kami tidak akan membiarkan kampung halaman kami dirusak. Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin melindungi rakyatnya, maka pemerintah harus meninggalkan pola pembangunan eksploitatif yang justru merampas kehidupan dan memiskinkan rakyatnya sendiri," tutupnya.
