Iklan

Iklan

,

Iklan

Politisir Bansos Untuk Kepentingan Petahana, Kadis Sosial Tana Toraja Dilapor ke Bawaslu

Redaksi
14 Nov 2020, 16:00 WITA Last Updated 2020-11-14T08:00:12Z
Ist


Infokitasulsel.com, Tana Toraja - Kadis Sosial Tana Toraja Marianus Batara bakal berurusan dengan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).


Pasalnya Adik kandung Cawabup Victor Datuan Batara itu dilaporkan telah mempolitisasi bansos untuk kepentingan Calon Petahana (Nico-Victor), Jumat, 13 Januari 2020.


Ia dilaporkan oleh korban didampingi sejumlah tim hukum Paslon nomor urut 1, Theofilus Allorerung- Zadrak Tombeg (Theza).


"Kami hadir mendampingi korban, ini (intimidasi) jelas sudah pelanggaran pilkada. Bantuan pemerintah tak ada kaitannya dengan Pilkada," ujar Salah seorang kuasa hukum Theza, Jhoni Paulus, di Kantor Bawaslu Tana Toraja.


Indikasi politisasi bansos oleh Kadis Sosial menguat setelah video yang melibatkan seorang pemilik e-warung dengan warga yang akan menerima bantuan, di Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandasil, beredar di media sosial.


Dalam video berdurasi 2 menit 7 detik itu nampak pemilik warung yang belakangan diketahui bernama mama Pikka mengintimidasi dan mengarahkan warga memilih nomor urut 2.


"Ada pesan dari kantor dinas yang menerima bantuan nomor 2. Ini yang urus te bantuanmi (bantuan) to napeta'da (naminta) adinna (adiknya) pak Viktor," kata mama Pikka saat memverifikasi warga yang akan menerima bantuan.


"Yang menerima bantuan akan diperiksa, yammi (kalau kamu) setuju nomor 2, tanda tangani kalau tidak, mipahammo rokko to (kamu pahammi selanjutnya itu)," lanjutnya.


Mendapat intimidasi dari pemilik warung, korban hanya menjawab iya kemudian dengan terpaksa menandatangani daftar penerima bantuan. 


"Sangat miris dengan kejadian ini, kehadiran, kami disini bukan karena beda pilihan tetapi hadir untuk benar benar menjelaskan ke masyarakat bahwa itu bantuan murni dari pemerintah pusat tak ada kaitannya dengan Pilkada," ucap tiim hukum Theza lainnya, Frans Lading.


Frans berharap laporan ini benar benar ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak Bawaslu. 


"Sebab kalau tidak, kami akan melapor ke DKPP," tandasnya. 


Sementara itu Kadis Sosial yang dimintai konfirmasi irit berbicara. Dia mengatakan hal tersebut tidak benar.


"Tidak benar itu," singkat Marianus via WA.

Iklan