Iklan

Iklan

,

Iklan

Yayasan Eran Sangbure Mayang Temui DPRD Tana Toraja, Ini yang Dibahas

Redaksi
28 Jul 2022, 08:43 WITA Last Updated 2022-07-28T00:43:40Z
A D V E R T I S E M E N T
Ist
Infokitasulsel.com, Tana Toraja - Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa) dan anggota DPRD Tana Toraja mengadakan pertemuan di Royal Cafe, Makale, Tana Toraja, Rabu 27 Juli 2022.

Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa) adalah  mitra Yayasan BaKTI di Tana Toraja dengan program INKLUSI yang  merupakan program kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia menuju masyarakat Inklusi.

Dijumpai di ruang kerjanya, Welem Sambolangi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama  (MoU) antara YESMa dengan pemerintah dan DPRD Tana Toraja.

Disampaikan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka memberikan perhatian khusus kepada anak- anak dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta disabilitas dan masyarakat kurang mampu. 

Welem juga membeberkan bahwa salah satu yang menjadi pembahasan pada pertemuan tersebut ialah soal pembiayaan program. 

"Sebenarnya pertemuan kita adalah tindak lanjut  penandatangan MoU Pemda dan DPRD  dengan pihak YESMa beberapa waktu lalu dalam rangkah memberikan perhatian khusus kepada  anak-anak dan perempuan korban KDRT serta disabilitas dan masyarakat kurang mampu. Kita sepakat mandiri dalam menjalankan program inklusi tersebut.

Kegiatan yang menjadi tugas fungsi Yesma dibiayai oleh Yesma, kegiatan yang dilakukan oleh Pemda dibiayai oleh Pemda melalui APBD. Tapi tujuannya sama, bagaimana memberikan perhatian, didikan anak-anak  dan perempuan korban kekerasan rumah tangga, warga penyandang disabilitas, masyarakat tidak mampu baik dari segi ekonomi, baik dari pendidikan, maupun dari ekonomi, Kesejahteraan sosial", ungkap Welem Sambolangi.

Senada dengan itu, Markus selaku Finance Officer (FO) YESMa mengemukakan bahwa  program tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang selama ini  termarjinalkan.

"Target utamanya, kita berharap dengan adanya program inklusi itu tidak ada lagi masyarakat yang termarjinalkan. Mereka yang termajinalkanlah yang pertama akan  diundang dalam menyampaikan pendapatnya dalam pada pertemuan-pertemuan yang mengarah pada penentuan kebijakan",  ungkap Markus.  

"Kita tahu bahwa kebutuhan kita dan kebutuhan mereka itu berbeda, sehingga kita butuh kajian yang mendalam dalam pengambilan kebijakan. Karena selama ini mereka tidak diundang dalam pengambilan keputusan, sehingga kita tidak paham dengan yang menjadi kebutuhan mereka. Misalnya dalam musrembang dan sebagainya", tutupnya.

Iklan


               
         
close