 |
| Ist |
Infokitasulsel.com, Tator - Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau proyek geotermal di Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, terus berlanjut. Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat dan pemuda setempat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, menuntut penghentian seluruh aktivitas eksplorasi di wilayah mereka.
Aksi yang berlangsung di Kantor DPRD Tana Toraja ini membawa beberapa poin keberatan utama, di antaranya:
Ancaman Sumber Air: Warga khawatir aktivitas pengeboran akan merusak debit dan kualitas mata air yang selama ini digunakan untuk lahan pertanian dan kebutuhan sehari-hari.
Keamanan Pemukiman: Lokasi proyek yang dianggap terlalu dekat dengan kawasan hunian memicu ketakutan akan potensi gempa minor maupun kebocoran gas berbahaya.
Kedaulatan Tanah Adat: Masyarakat menilai proses sosialisasi yang dilakukan pihak perusahaan dan pemerintah belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat adat yang terdampak langsung.
Massa aksi memulai orasi dari bittuang sambil membawa spanduk bertuliskan "Bittuang Bukan Ladang Tambang" dan "Selamatkan Alam Toraja". Orasi bergantian disampaikan oleh tokoh pemuda dan tetua adat setempat.
"Kami tidak anti pembangunan, tapi kami anti perusakan. Tanah Bittuang adalah warisan leluhur yang harus kami jaga hijaunya, bukan untuk dikuras demi kepentingan energi yang justru mengancam ruang hidup kami," ujar Alharis salah satu tokoh pemuda.
Pihak keamanan dari Polres Tana Toraja tampak berjaga ketat untuk memastikan aksi berjalan kondusif. Hingga berita ini diturunkan, perwakilan pemerintah daerah yang diwakili Wakil Bupati, Erianto Laso' Paundanan masih menemui massa bersama anggota DPRD.
Sebelumnya, proyek geotermal di Bittuang masuk dalam skema proyek strategis nasional untuk mengejar target energi baru terbarukan. Namun, resistensi di tingkat tapak terus menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran warga akan dampak ekologis jangka panjang.
Situasi terpantau aman namun tetap dalam tensi tinggi. Warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka untuk mencabut izin eksplorasi tidak segera dipenuhi oleh pemerintah pusat maupun daerah.
