 |
| RDP Pansus LKPJ Bupati Tahun 2025. Foto ist |
Infokitasulsel.com, Tator – Permasalahan infrastruktur jalan di wilayah Simbuang–Mappak kembali menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor DPRD Tana Toraja, Selasa (7/04/2026).
Dalam forum tersebut, Anggota DPRD Tana Toraja dari Fraksi NasDem, Drs. Sinai, mengangkat kondisi jalan yang dinilai memerlukan penanganan serius. Ia menampilkan dokumentasi visual yang beredar di masyarakat, memperlihatkan sejumlah titik jalan dengan kondisi rusak yang berdampak langsung pada aktivitas warga.
Menurut Sinai, kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh pelayanan dasar masyarakat, terutama akses transportasi di wilayah terpencil.
“Persoalan ini perlu kita lihat sebagai bagian dari pelayanan publik. Akses jalan yang layak sangat menentukan kelancaran aktivitas masyarakat, termasuk dalam situasi-situasi penting,” ungkapnya dalam forum.
Dalam tayangan yang dipaparkan, terlihat bagaimana kondisi jalan yang belum memadai turut mempengaruhi mobilitas warga, termasuk dalam situasi darurat. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi DPRD untuk mendorong adanya perhatian lebih lanjut dari pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Tana Toraja, Yulienti Sarah Mapaliey, menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait penanganan ruas jalan dimaksud.
Ia menjelaskan bahwa proses penanganan membutuhkan tahapan, mengingat status dan kewenangan jalan yang sebagian berada pada lingkup provinsi. Meski demikian, upaya komunikasi dan koordinasi terus dilakukan agar penanganan dapat segera direalisasikan.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar penanganan bisa segera ditindaklanjuti. Sementara itu, langkah-langkah penanganan sementara dapat dipertimbangkan untuk menjaga aksesibilitas masyarakat,” ujarnya.
Melalui RDP tersebut, DPRD Tana Toraja menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pelosok seperti Simbuang dan Mappak.(red)
