Iklan

Iklan

,

Iklan

A D V E R T I S E M E N T

Lily Salurapa : Pemerintah Harus Mendengarkan Suara Daerah Terkait Pilkada

Redaksi
26 Jun 2020, 16:17 WITA Last Updated 2020-07-04T02:34:43Z
A D V E R T I S E M E N T
Lily A. Salurapa (Foto: Pribadi)
Infokitasulsel.com, Toraja Utara - Pemerintah bersama DPR sepakat mengadakan pilkada 2020 pada 9 Desember 2020, meski masih ada Pandemi Covid-19.

Sangat disayangkan jika di paksakan pilkada tahun ini. Aspek ekonomi tidak menjadi alasan yang mendasar untuk melaksanakan pilkada tahun ini, apalagi di beberapa daerah yang masih memiliki tingkat penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi.

“Aspek Ekonomi harusnya tidak menjadi dasar utama atau alasan pilkada tetap dilaksanakan tahun ini, masih ada aspek keselamatan masyarakat yang lebih utama”. Ungkap Lily Salurapa Kamis,  25 Juni 2020.

Berdasakan data gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat penyebaran pandemi Covid 19 yang cukup tinggi.

Keselamatan Rakyat merupakan hukum tertinggi suatu negara, jangan sampai negara menjadi Alfa atau gagal dalam melindungi rakyatnya.

Satu-satunya Senator perempuan asal Sulawesi Selatan ini beranggapan, jika Pilkada ini di Undur tahun 2021 maka pemerintah bisa fokus untuk penanganan Covid-19 di Indonesia dan alokasi anggaran bisa di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melindungi rakyatnya.

“Pemerintah harus bijaksana dalam penggunaan anggaran untuk kesehatan dari pada untuk pelaksanaan pilkada” tambah Lily.

Sementara itu di tempat berbeda Bawaslu melansir Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi COVID-19.
Ada 27 kabupaten kota di Indonesia, dua daerah diantaranya Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, di Provinsi Sulawesi Selatan.

"Bila melihat dua daerah ini, memang pandemi masih tinggi. Indikatornya adalah orang terinfeksi masih banyak, sehingga ini menjadi kewaspadaan kita," ujar Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad saat dikonfirmasi soal IKP tersebut, di Makassar.

Lily membawa aspirasi Daerah yang menginginkan Pilkada 2020 di undur menjadi 2021. "Jangan buat cluster baru lagi yang bisa menjadi boomerang", tutup Lily.

Iklan

               
         
close