 |
| Ganjar Pranowo (Gambar: Tribunnews) |
Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pihaknya akan memberikan sanksi bagi kader yang terlibat dalam deklarasi. Hasto percaya bahwa setiap anggota Partai memiliki kesadaran yang membentuk kedisiplinan kader.
"Manakala ada anggota Partai yang tidak memiliki disiplin, dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum Partai menetapkan. Partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," tegas Hasto dalam keterangannya, Selasa, 21 September 2021, dikutip dari Tribunnews.com.
Hasto menegaskan, seluruh relawan pemenangan akan dibentuk pasca penetapan secara resmi pasangan calon dari Partai. Membantu rakyat menangani pandemi, daripada ikut terlibat dalam deklarasi.
Terlebih, PDIP telah berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan Pileg dan Pilpres sesuai dengan mekanisme tahapan pemilu.
"Saat ini tahapan Pemilu yang memerhatikan berbagai hal terkait pandemi Covid-19 dengan seluruh dampaknya menjadi konsideran penting dalam penyusunan tahapan Pemilu," katanya.
Menurut Hasto, seluruh tahapan dirancang guna meningkatkan kualitas Pemilu, namun juga memerhatikan aspek perencanaan agar Pemilu dirancang dengan biaya Pemilu yang serendah-rendahnya, mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah saat ini yang sedang difokuskan pada upaya menangani Pandemi. Bahkan, kata Hasto, saat ini tahapan Pemilu pun sedang dibahas antara DPR, Pemerintah, dan KPU.
"Atas dasar hal tersebut, terkait dengan pencalonan Capres dan Cawapres, semuanya agar bersabar. Fokus utama PDI Perjuangan terletak pada kualitas pemimpin untuk mampu memikul tanggung jawab yang begitu besar bagi masa depan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," ucapnya.
Hasto menambahkan, PDI Perjuangan juga memercayakan sepenuhnya berkaitan dengan penetapan capres dan cawapres tersebut diserahkan sepenuhnya pada hasil Kongres V Partai.
Dimana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapat mandat untuk menetapkan calon.
"Atas dasar hal tersebut, terkait dengan pencalonan Capres dan Cawapres, semuanya agar bersabar. Fokus utama PDI Perjuangan terletak pada kualitas pemimpin untuk mampu memikul tanggung jawab yang begitu besar bagi masa depan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," ucapnya.
Hasto menambahkan, PDI Perjuangan juga memercayakan sepenuhnya berkaitan dengan penetapan capres dan cawapres tersebut diserahkan sepenuhnya pada hasil Kongres V Partai.
Dimana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapat mandat untuk menetapkan calon.
"Apa yang terjadi sama dengan tahun 2014 dan 2019 yang lalu, dimana Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan Pak Jokowi sesuai dengan mandat Kongres Partai, dan terbukti Beliau hadir sebagai pemimpin yang telah lama dipersiapkan dan mampu memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa," terang Hasto.
Menanggapi ancaman dari PDI Perjuangan, satu di antara pihak yang telah mendeklarasikan diri mendukung Ganjar menjadi Calon Presiden 2024, Relawan Jokowi Mania (JoMan), buka suara.
Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer mengaku tidak peduli dengan ancaman tersebut.
Sebab, pihaknya bukan seorang kader Partai dan tidak terjebak dalam kebijakan yang dibuat oleh Partai.
"Kita ini bukan kader partai, kita tidak terjebak dalam struktur dan kebijakan partai."
"Kami sebagai warga negara, warga bangsa atau rakyat yang punya hak menentukan masa depan bangsa ini, kemudian salahnya dimana?" kata Immanuel, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Rabu, 22 September 2021.
Menurut Immanuel, Ganjar tidak akan terkena sanksi karena sosoknya tidak pernah menghadiri acara deklarasi.
"Sanksi diberikan ketika kader PDIP yang mencalonkan diri, Mas Ganjar kan tidak mencalonkan diri."
"Sanksi juga akan diberikan ketika orang itu hadir di acara deklarasi, Mas Ganjar ngga pernah hadir di acara deklarasi kita," jelasnya.
Immanuel menegaskan, apapun bentuk ancaman yang diberikan oleh PDI Perjuangan, pihaknya akan terus bergerak mendukung Ganjar menjadi Calon Presiden 2024.
"Apapun bentuk ancaman yang dilakukan PDIP terhadap gerakan ini, kami tetap akan terus bergerak, kami nggak peduli, tidak ada urusan dengan kebijakan partai."
"Gerakan ini adalah gerakan panggilan sejarah, tugas sejarah ini harus kami tuntaskan dengan baik," jelasnya.
Ganjar Sebut Pilpres Urusan Bu Mega
Sementara, menanggapi ancaman yang dilontarkan PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo masih bersikap sama.
Pihaknya lebih mengutamakan untuk menangani pandemi Covid-19 daripada ikut terlibat dalam persoalan Pilpres.
Ia pun menegaskan, urusan Pilpres biar menjadi urusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
"Kalau saya membacanya satu, tugasnya ngurus Covid-19, urusan Pilpres urusannya Bu Mega," ujar Ganjar, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Rabu 22 September 2021.**
.jpeg)
