Iklan

Iklan

,

Iklan

DPRD Pertanyakan Keseriusan Pemkab Tana Toraja, Samuel Tandirerung: Jangan Dulu Tetapkan ABPD Kita Bicarakan Dulu TKD

Redaksi
25 Nov 2021, 15:54 WITA Last Updated 2021-11-28T00:00:08Z
A D V E R T I S E M E N T
Ketua fraksi Nasdem DPRD Tana Toraja Samuel Pali Tandirerung (Ist)
Infokitasulsel.com, Tana Toraja - Ketua fraksi  Nasdem DPRD Tana Toraja,Samuel Pali Tandirerung, mempertanyakan keseriusan pemerintah kabupaten Tana Toraja untuk menyelesaikan persoalan Tenaga Kontrak Daerah (TKD).
Banyak dari mereka yang masa pengabdiannya nya tidak terdata  sehingga  nama mereka tidak ada  dalam SK kolektif yang sudah ditanda tanganin oleh Bupati Theofilus  Allorerung.
Hal ini dikatakan  Samuel terkait dengan jumlah TKD saat sebelum SK nya di cabut 1900 orang. Namun, sesudah diverifikasi hanya 1553 orang yang tercatat  namanya dalam SK kolektif  tersebut.

"Bagi saya persoalan ini sudah sangat memilukan. Jangan dulu ditetapkan APBD 2022, kita bicarakan dulu TKD, karena pagu tidak bisa berubah lagi nantinya," jelas Samuel via Wa, Kamis 25 November 2021.
Menurutnya,banyak TKD yang sudah lama mengabdi di Instansi,khususnya tenaga medis dan guru-guru yang sudah diverifikasi, tetapi tetap saja SK nya dicabut,dan namanya tidak tercatat dalam SK kolektif.
Pertanyaannya untuk apa diverifikasi jangan sampai alasan politis. Komisi I  harus perjuangkan  TKD yang betul-betul  sudah mengabdi bertahun-tahun  tetapi namanya tidak tercatat dalam SK kolektif.
"Persoalan ini adalah persoalan kemanusian dan keadilan. Jangan karena SK mereka terbit disaat masa pemerintahan Nico-Victor ,lalu nama mereka hilang begitu saja,tidak tercatat dalam SK kolektif yang ditanda tanganin oleh Bupati yang sekarang," ujar Samuel.
Di sisi lain Samuel yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II di DPRD  Tana Toraja, menyinggung soal kinerja team verifikasi  bentukan Pemkab ini. Apa nya yang diverifikasi itu  team, mungkin asal pergi saja, asal ada SPPD.
Sudah banyak TKD yang hubungi saya menyampaikan sebagai aspirasi terkait nasib mereka yang tak kunjung membaik.Karena politis, kacau, kata Politisi Nasdem ini.
"Kami komisi II selalu tekankan ,kalau tenaga medis tidak akan lebih bahkan dibutuhkanlebih banyak lagi. Bila sudah mengabdi Sukarela dan Kontrak bertahun-tahun akan semangat  juga kalo sudah dihargai sebagai tenaga kontrak," jelas Samuel.
Menurut Samuel yang terjadi justru sebaliknya.
"Contoh Yuli Linggi Aryan dari Ulusalu, mengabdi sukarela di Dinas kesehatan dari tahun 2014,keluar SK di 2021.Karena kebetulan SK nya keluar di Pemerintahan NIVI, lalu dia di anulir.
Lanjut, Herman Tandi Boro petugas kebersihan di Puskesmas Bittuang dari 2016, Uci Sirenden bidan di Puskesmas mengabdi dari 2013. Kurnia Ramila di Puskesmas Bittuang 2016. Mereka ini di SK kan di 2021 tapi di anulir. mereka berharap pengabdian mereka bisa dihargai dengan status TKD, miris kan tiba-tiba SK nya di anulir.Pasti banyak lagi akan bermunculan." pungkasnya.

Iklan